Surabaya, JP.

Lanjutan pemberitaan Media Jurnal Pembangunan Online (15/09, 20/09) kali ini membahas

tanggapan Nyoman Gunadi selaku Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRPCK) Provinsi Jawa Timur yang juga sebagai Kuasa

Pengguna Anggaran pada kegiatan Pekerjaan lanjutan pembangunan Gedung Badan

menurutnya tidak perlu ditanggapi, kalaupun ditanggapi buang-buang waktu saja. “ Apa yang

diberitakan di media terkait pagar pengaman proyek yang menggunakan seng bekas sudah benar,

karena lembaran seng yang digunakan memang yang bekas dan bedeng pekerja seperti kandang

kambing juga benar “, ungkap Nyoman.

Nyoman juga menjelaskan, bahwa dia, pelaksana, Konsultan serta tim Kejaksaan Tinggi Jawa

Timur melakukan rapat di ruangan yang dituding Media JP seperti kandang kambing tersebut. “

Saya, Kontraktor, Konsultan, serta tim Jaksa dari Kejati Jawa Timur yang ikut mengawasi

proyek malah sudah rapat di kandang kambing “, ungkap Nyoman dengan nada sindiran.

Menurutnya, pekerjaan yang disorot media JP merupakan tanggung jawab Kontraktor dan tidak

masuk di dalam Bill Of Quantity (BOQ).

Menurutnya, peralatan tersebut tidak ada di lokasi proyek karena belum dibutuhkan saat ini.

Begitu juga keberadaan concrete mixer yang hanya 1 unit, dia menjelaskan karena 2 unit lagi

belum dibutuhkan. “ Alat-alat tersebut saat ini belum dibutuhkan Kontraktor. Apabila alat

tersebut sudah di lokasi, tetapi tidak dipergunakan, tentu Kontraktor akan rugi karena biaya

sewa dihitung per jam ”, ujar Ketut.

Keterangan yang diberikan Ketut tersebut juga diamini Nyoman selaku pimpinan Ketut. Pada

kesempatan tersebut Nyoman dan Ketut juga curhat kepada Media JP, mereka mengeluh pusing

mengemban tugas sebagai PPK dan KPA kegiatan proyek yang dilaksanakan di lingkungan

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur,

Terkait keterangan yang telah disampaikan Nyoman Gunadi dan Ketut Ismayana atas kritikan

Media JP di edisi sebelumnya, ternyata masih ada pertanyaan di benak publik penggiat anti

rasuah, yakni Bang Ian.

“ Di dalam poin-poin yang wajib dan menjadi tanggung jawab Kontraktor yang tertuang di

Spesifikasi Teknis dan Rencana Kerja Syarat-Syarat dengan jelas disebutkan bahwa untuk

penyediaan gudang alat dan bahan serta los kerja/bedeng kerja adalah sewa. Tetapi kenyataan di

lapangan keberadaannya ada di lokasi proyek, berarti siapa yang mengambil keuntungan dalam

hal ini “, ujar Ian bernada keheranan.

Kepada media JP, Ian selaku Ketua BPW Jawa Timur LSM Aliansi Perduli Indonesia Jaya

(APIJ) mengutarakan akan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, sebagai dokumen pendukung

anggaran pengawasan yang hampir mencapai 2 M diduga hanya dijadikan lahan bancaan ”,

ungkap Bang Ian.

Bersambung (Redaksi)