Jakarta, JP

Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) resmi menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara terkait belanja pajak kendaraan dinas di Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Utara (Jakut) yang diduga berpotensi korupsi . hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal BAPDI, Darwin Natalis Sinaga , (26/5/2025).

Darwin menjelaskan bahwa laporan tersebut dilayangkan karena pihaknya menemukan berbagai kejanggalan dalam pengelolaan belanja pajak kendaraan dinas oleh Sudin LH Jakarta Utara.

“Ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang BAPDI temukan sehubungan dengan belanja pajak kendaraan dinas Sudin LH Jakarta Utara. Atas temuan tersebut kami telah berupaya melakukan klarifikasi, tetapi karena Sudin LH Jakarta Utara mungkin menganggap surat kami tidak perlu ditanggapi, maka kami putuskan untuk menyampaikan segala temuan tersebut ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,” ujar Darwin, Senin (26/5).

Lebih lanjut, Darwin menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih menyampaikan segala temuannya kepada aparat penegak hukum (APH), untuk memastikan benar/tidaknya ada dugaan korupsi dalam belanja pajak kendaraan tersebut. 

“Masyarakat memiliki keterbatasan untuk penyelidikan, maka biarlah aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang memastikan benar atau tidaknya dugaan tindak pidana korupsi atas belanja pajak kendaraan tersebut. Saat ini sesuai informasi terakhir yang kami peroleh, surat laporan kami masih berada di meja Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara,” tutup Darwin.

BAPDI berharap laporan tersebut menjadi awal dari proses hukum yang transparan dan akuntabel untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik di instansi pemerintahan

Sewaktu dintanyai tentang laporan BAPDI, Kepala Suku Dinas (Kasudin) LH Jakut, Edi Mulyanto masih memilih bungkam kepada awak media (rambaberita.com). cal