Sidoarjo, JP.

Slogan Bersih dan Profesional Melayani dengan Optimal (BROMO) yang dikumandangkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali dibawah komando Rahman Taufik, ST., MSc. selaku Kepala BBPJN Jatim diduga hanya menjadi pemanis bibir saja dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Kepada redaksi Jurnalpembangunanonline.com (JP Online, red.), Ian selaku Ketua LSM Badan Aliansi Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) memberikan keterangan bahwa keterbukaan informasi publik di BBPJN Jatim – Bali masih belum berjalan optimal.

“Sepertinya kalau saya meminta informasi dan dokumen terkait pekerjaan proyek yang ada ditubuh BBPJN Jatim – Bali sulitnya minta ampun, padahal apa yang saya minta bukan merupakan informasi yang dikecualikan, tetapi merupakan informasi yang dapat diminta dan dimiliki publik dari badan publik”, ujar Ian.

Dokumen maupun informasi yang diminta LSM BAPDI yakni terkait kegiatan pelaksanaan Proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2023 yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Bali. Hal tersebut diminta melalui surat bernomor : 32/BPP-BAPDI/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.

Informasi yang diberikan Ian, BBPJN Jatim – Bali menjawab surat permohonan dokumen dan informasi yang diminta LSM BAPDI melalui surat nomor : UM021-Bb8/1335 tanggal 19 Juli 2024. Tapi sayangnya, jawaban yang diberikan tidak mengakomodir semua yang dimohonkan LSM BAPDI.

Jawaban yang diberikan BBPJN Jatim – Bali hanya memberikan informasi nilai besaran paket pekerjaan Preservasi Jalan Inpres Daerah di masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang wilayah kerjanya berada di Provinsi Bali.

Satuan Kerja Wilayah I Provinsi Bali yang meliputi ruas jalan Gilimanuk-Cekik-Seririt-Batas Singaraja (PPK1.1) dan Cekik-Bts.Kota Negara-Pekutatan-Antosari-Tabanan (PPK1.2) mengelola besaran anggaran senilai Rp. 27,79 Miliar.

Satuan Kerja Wilayah II yang meliputi ruas jalan Singaraja-Kubutambahan-Amlapura (PPK2.1) dan ruas jalan Angentelu-Padangbai-Blahbatu-Semebaung-Ciungwanara (PPK2.2) mengelola annggaran sebesar Rp. 40,65 Miliar.

Satuan Kerja Wilayah III yang meliputi ruas jalan Sp.Kediri-Bts. Kota Singaraja, Mengwitani-Dalam Kota Denpasar (PPK3.1), P.Cokroaminoto-Kosamba,Sp.Tohpati-Nusa Dua Jimbaran-Uluwatu (PPK 3.2) dan ruas jalan Bts. Kota Singaraja-Mengwitani (PPK.3.3) mengelola anggaran sebesar Rp. 38.04 Miliar.

Sementara dokumen kegiatan masing-nasing IJD yang diminta LSM BAPDI tidak diberikan Rahman Taufik dengan alasan tidak dikuasai dan belum dikuasai.

Terkait hal tersebut, LSM BAPDI melayangkan surat keberatan kepada Dirjen Bina Marga selaku atasan PPID Direktorat Jenderal Bina Marga Kemen PUPR dengan surat nomor : 33/BPP-BAPDI/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024.

Apabila dalam 30 hari kerja semenjak surat keberatan diterima Dirjen Bina Marga tidak ditanggapi juga (10/09), maka LSM BAPDI akan mendaftarkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat yang berkedudukan di Jakarta.

‘Sebenarnya, saya berharap Dirjen Bina Marga selaku atasan PPID Ditjen Bina Marga mau memberikan dokumen yang dimohonkan agar saya dan tim segera investigasi ke lapangan guna menindaklanjuti adanya pengaduan masyarakat terkait dugaan bancaan uang rakyat pada proyek IJD”, beber Ian.

Ian menilai Rahman Taufik selaku Kepala BBPJN Jatim – Bali diduga sengaja tidak memberikan dokumen kegiatan pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2023, agar publik tidak bisa mengambil peran dalam pengawasn pengelolaan uang rakyat (APBN, red.). BBPJN Jatim – Bali juga layak diduga  melindungi oknum pejabat NAKAL yang terindikasi mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari salah satu program unggulan Presiden Jokowi tersebut.

“Kalau bisa dipersulit ngapain juga dipermudah”, mungkin pameo tersebut yang coba diterapkan BBPJN Jatim – Bali dalam membatasi ruang gerak publik untuk mendapatkan informasi yang menjadi milik publik”, ujar Ian di penghujung celotehnya pada redaksi JP Online.

Bersambung (tim)